Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada para pejabat kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah, uang rakyat dalam APBN/APBD tidak untuk membiayai birokrasi, tapi untuk merealisasikan program yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Setiap rupiah uang rakyat harus kembali kepada rakyat, untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses. Ini yang hati-hati, ya. Sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi karena yang saya temukan justru habis banyak di birokrasi,” kata Presiden Jokowi saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, sebagaimana dilasnir VIVA.co.id, Senin, 26 Juni 2023.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 yang disampaikan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun.
Jokowi menekankan, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah supaya meningkatkan kualitas belanja. Menurut Jokowi, banyak anggaran program yang tidak efisien dan efektif dalam beberapa pagu APBD lantaran lebih banyak untuk perjalanan dinas dan belanja pegawai seperti honor.
“Selain peningkatan akuntabilitas, kita harus juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas belanja. Dilaksanakan dengan baik, terus dimonitor dan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran. Outcomenya betul-betul dirasakan oleh rakyat,” kata Presiden Jokowi.
Jokowi kemudian mencontohkan dalam sebuah APBD, terdapat pagu belanja perjalanan dinas mencapai Rp1 miliar untuk program penyuluhan tenaga pertanian yang memiliki total anggaran Rp1,5 miliar.
Hal itu menandakan lebih dari 50 persen total anggaran penyuluhan tenaga pertanian di daerah tersebut habis hanya untuk perjalanan dinas. Namun Jokowi tidak menyebutkan entitas pemerintah daerah dimaksud.
Selain itu, Presiden juga mencontohkan program pengembangan UMKM di suatu daerah punya anggaran Rp2,5 miliar. Namun, sebanyak Rp1,9 miliar dari total anggaran itu juga habis untuk honor dan perjalanan dinas.
“Bayangkan berapa? Tidak ada 20 persen yang dipakai untuk betul-betul pengembangan usaha mikro. Contoh yang ketiga pengembangan balai penyuluh pertanian, ini di kabupaten berarti dari APBD kabupaten. Tujuan membangun dan merehabilitasi balai penyuluhan anggarannya Rp1 miliar, sebesar Rp734 juta untuk honor perjalanan dinas dan rapat-rapat,” kata Jokowi dengan suara sedikit meninggi.
Seharusnya, ditekankan Jokowi, biaya operasional atau overhead cost tidak lebih dari 20-25 persen dari total anggaran. Karena itu, Jokowi meminta sasaran dan hasil dari program di APBN dan APBD harus menjadi fokus penggunaan anggaran.
“Fokus pada program unggulan, enggak usah juga banyak-banyak program. Sekali lagi fokus pada program-program unggulan, seperti penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, membantu produktivitas petani dan nelayan, mengendalikan inflasi, membantu investasi dan lain-lainnya, dan itu pun harus membeli produk-produk dalam negeri,” imbuhnya.(***)
