MANOKWARI, SatukanIndonesia.Com –Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) kabupaten Manokwari, Yakupi Yenu angkat bicara terkait pembagian paket proyek penunjukan langsung (PL) dan pelelangan di provinsi Papua Barat,
Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov ) Papua Barat tidak memiliki data kontraktor orang asli Papua (OAP), maka tidak terkontrol.
“Data kontraktor OAP kurang valid, sehingga pembagian kegiatan kontruksi terus menjadi masalah setiap tahun di provinsi Papua Barat,” kata Yakupi Yenu, Ketua Gapensi kabupaten Manokwari kepada media ini, Senin (04/12/2023).
Oleh karena itu, sebagai ketua Gapensi menyarankan, pemerintah dalam hal ini dinas terkait agar memiliki data yang valid terkait kontraktor OAP, sehingga di tahun 2024 dan seterusnya tidak ada masalah dan dapat terarah dengan baik.
Tak hanya itu, Yakupi Yenu berharap paket kegiatan kontruksi melalui proses lelang itu harus transparan, supaya kontraktor OAP juga bisa terlibat.
“Tidak boleh sampai paket-paket proyek itu bertuan. Tapi kalau bisa ada transparansi, sehingga kontraktor OAP juga bisa setara dengan kontraktor non-OAP yang dalam mengikuti proses lelang yang ada,” ujarnya.
Lanjut dia, pemerintah juga saat memberikan paket proyek, harus sekaligus dengan melaksanakan proses kaderisasi bagi kontraktor OAP dengan menggunakan system raport.
Misalnya, jika pemerintah memberikan paket proyek kepada kontraktor senilai Rp 300 juta maka pemerintahn wajib melakukan pengawalan dan pekerjaannya berjalan baik, bisa dinaikan nilai paket proyeknya menjadi Rp 600 juta hingga Rp 1 miliar.
“Kontraktor OAP juga punya hak untuk mengukuti proses lelang, dan itu yang menjadi harapan kami Gapensi untuk pemerintah daerah. Karena kami Gepensi dengan pemerintah adalah mitra, terutama dinas PUPR karena kita Gapensi dan dinas PUPR ada dibawa kementerian PUPR,” tegas Yakupi.
Untuk itu, kata dia, apabila Gepensi menegaskan persolan mengenai kontruksi kepada pemerintah terlebih dinas PUPR, maka harus menjadi suatu ketaatan dan perhatian serius.
Selanjutnya mengenai kontraktor OAP yang diakomodir oleh Gapensi, dia merincikan, jumlahnya kuranhg lebih 1020 kontraktor, dan yang sudah terdaftar 697.
“Hari ini kita berupaya membagi per kelompok-kelompok, agar semua bisa diperhatikan. Jadi saya harap, ini menjadi perhatian pemerintah dalam melakukan pembagian kegiatan kontruksi,” harapnya.
Pemerintah diminta banyak berkoordinasi dengan asosiasi kontruksi nasional, supaya kata dia, pihaknya (Gapensi) dapat membantu pemerintah melengkapi semua persyaratan yang bersifat lelang maupun PL.
Dicecar mengenai pembagian paket proyek di penghujung tahun 2023, sebagai kontraktor OAP yang menakodai Asosiasi Kontruksi Nasional di Manokwari mengemukakan, Pj Gubernur provinsi Papua Barat yang baru mengaku tidak bisa berbuat lebih untuk kontraktor asli Papua.
“Tapi kami kontraktor asli Papua mengacungkan jempol kepada Pj Gubernur baru, meski dipenghujung tahun 2023 tetapi bisa mengambil langkah bijak untuk kontraktor OAP,” tuturnya.
Dikemukakannya, yang diberikan Pj Gubernur provinsi Papua Barat baru bagi kontraktor OAP di penghujung tahun 2023 senilai Rp 2,5 miliar.
“Rp 2,5 miliar ini dibagi untuk 697 kontraktor OAP, dan itu nilai yang sangat kecil. Ya harapan kami di tahun 2024, pemerintah bisa peruntuhkan anggaran konttruksi bagi kontraktor OAP Rp 250 miliar. Supaya tidak terjadi masalah yang sama dari tahun ke tahun. Pj Gubernur Ali Baham Temoingmere bisa mempertimbangkan itu dengan baik,” tandasnya. [GRW/redaksi]
