MANOKWARI, SatukanIndonesia.Com – Ratusan kontraktor Orang Asli Papua (OAP) di Manokwari, Provinsi Papua Barat mendatangi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat di kompleks kantor Gubernur Arfay, Kamis, (18/04/2024).
Kedatangan kontraktor tersebut diterima Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, dr. Feny Mayana Paisey, M.Si di ruang pertemuan Dinkes Papua Barat.
Pertemuan itu, membahas soal pemberian paket pekerjaan bagi kontraktor OAP. Setelah melakukan diskusi selama hampir 1 jam, akhirnya disepakati pemberian nominal paket pekerjaan yang sebelumnya Rp250 juta menjadi Rp1 miliar.
dr Feny menyampaikan, pertemuan itu menindaklanjuti pertemuan sebelumnya dengan asisten 1 Setda Pemprov yang mana disampaikan kepada OPD dilingkup Pemprov untuk memberikan 5 paket pekerjaan bagi OAP.
“Saya kasih 5 paket dengan nilai Rp250 juta, nah ini yang mereka keberatan, tapi kita diskusikan bersama. Ketuanya minta kalau hari ini keputusan jatuh Rp1 Miliar, jika tidak ada kesepakatan hari ini, maka mereka minta nilainya Rp5 miliar sehingga saya putuskan, nilai yang kami mampu Rp1 miliar,” ungkap dr Feny kepada wartawan.
Kabid Kesmas Dinkes Papua Barat ini menegaskan, pihaknya lebih mengedepankan diskusi dan negosiasi jika ada permasalahan yang terjadi.
“Kalau untuk Rp5 miliar kami tidak sanggup dan memang tidak ada anggarannya. Kita buat kesepakatan Rp1 Miliar,”ujar dr Feny.
Sementara, perwakilan kontraktor, Yance Kambu mengaku, agenda audiens dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi merupakan agenda rujukan dari beberapa OPD yang telah dilakukan pertemuan seperti Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat.
Kambu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Plt. Kepala Dinas Kesehatan. Namun, kata Kambu terima kasih yang disampaikan, merupakan terima kasih bersyarat.
“Kalau hari ini dia (Plt.Kadis.red) bisa rekomendasikan Rp1 miliar tetapi untuk tahun depan jangan Rp1 miliar. Lebih dari Rp1 miliar, karena pembangunan kesehatan ini, diarahkan ke Orang asli Papua, maka itu OAP yang harus terlibat langsung dalam manajemen penanganannya,”beber Kambu.
Menurutnya, OAP harus disiapkan, Pemerintah dalam membuat program harus melibatkan OAP.
“Secara patut secara organisasi gabungan kontraktor OAP saya menyampaikan terima kasih. Karena ini terobosan baru dan kebijakan baru dan diambil langsung oleh Kadis. Tidak menunggu lama tetapi langsung rapat kilat dan ada angka dari Rp500 juta jadi 1 miliar,” terang Kambu.
Ketua Kamar Adat Pengusahan Papua (KAPP) Papua Barat ini berharap kepada OPD lain bahwa kontraktor OAP saat ini beriumlah 2.700. Sehingga nominal paket diberikan masih kurang. Maka itu OPD lain diminta bercermin pada Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan Provinsi.
“Kalau perhubungan sisihkan Rp5 miliar dan Dinkes Rp1 miliar, yang lain tolong jangan dibawah itu. Apalagi dinas teknis seperti Dinas Pendidikan dan PUPR,” kata Kambu.
Ia juga menekankan kepada Pemprov agar dalam menentukan nilai pekerjaan bagi OAP, para kontraktor harus dilibatkan.
“Sehingga kami tidak tiap tahun ribut terus di OPD, tetapi kami tahu bahwa Dinas ini alokasikan sekian dan dinas lainnya sekian. Kami tahu semua terakomodir dan kami ambil. Kami siap diberi tanggungjawab soal pekerjaan, siapa yang kerja tidak baik, jangan dikasih lagi,”tutur Kambu.
Ditambahkannya, jika ada kontraktor yang tidak bekerja sesuai spesifikasi, harus mundur sebagai kontraktor. Sebab kontraktor bukan pelarian.
“Ini tempat kita cari makan untuk menghidupkan kita dan orang-orang lain dibelakang kita,”tandasnya. [GRW/redaksi]
