Jakarta, SatukanIndonesia.Com – PDI Perjuangan menyatakan tetap teguh mendukung penerapan Sistem Proporsional Tertutup meski pemerintah dan delapan partai politik lain beda Sikap.
“Perbedaan dalam cara pandang harus dilihat sebagai bagian dari iklim demokrasi. Pemerintah mungkin melihat demokrasi presidensil memerlukan sarat dukungan 50 persen plus 1 di parlemen. Sehingga kami bisa memahami sikap pemerintah,” kata Hasto dalam keterangannya dikutip awak media, Sabtu, 28 Januari 2023.
Hasto menerangkan, bagi partainya, Mahkamah Konstitusi (MK) bakal mengambil keputusan atas judicial review bukan berdasarkan opini pendapat banyak orang. Tapi berdasarkan sifat kenegarawanan dari hakim MK.
“PDI Perjuangan bukan pihak yang melakukan judicial review karena kami tidak memiliki legal standing. Tapi sikap politik kebenaran kami sampaikan bahwa dengan proporsional tertutup, terbukti PDI Perjuangan mampu melahirkan banyak pemimpin yang berasal dari kalangan rakyat biasa,” kata Hasto.
“Bambang Pacul, Pramono Anung, Ario Bimo, Alm Tjahjo Kumolo, Arif Wibowo, Budiman Sudjatmijo, Ganjar Pranowo dan lain-lain, semua lahir dari proporsional tertutup,” kata Hasto menambahkan.
Diketahui, PDIP menjadi satu-satunya partai di parlemen yang berharap sistem pemilihan bisa menjadi proporsional tertutup. Sementara 8 fraksi seperti Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PKS, Demokrat, dan PPP menginginkan proporsional terbuka tetap berlaku pada Pemilu 2024.
Hasto menjelaskan, PDIP konsisten dengan sikap awal yakni berharap kembali berlakunya sistem pemilu secara proporsional tertutup. Sebab, proporsional tertutup membuat iklim politik di Indonesia tidak dikuasai kapital untuk menuai popularitas.
Selain itu, menurut Hasto, sistem proporsional tertutup dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan dari seluruh anggota dewan. Sehingga, menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan representasi serta desain bagi masa depan betul-betul dipersiapkan dengan baik melalui kaderisasi partai.
“Jadi bukan sekadar popularitas atau mobilisasi kekuasaan kapital. Di dalam proporsional terbuka yang sering terjadi adalah melekat unsur nepotisme, melekat unsur mobilisasi kekayaaan untuk mendapatkan pencitraan bagi dukungan bagi pemilih,” ujarnya.
Diketahui sistem pemilu sedang diuji materi oleh sejumlah warga negara ke MK. Kendati begitu, perwakilan pemerintah dalam sidang uji materi berharap proporsional terbuka tetap berlaku pada Pemilu 2024 karena tahapan pemilihan 2024 sudah berlangsung.(***)
