MANOKWARI, SATUKANINDONESIA.Com – Guna memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi tepat sasaran. Ferry Auparay, Anggota DPR provinsi Papua Barat meminta, Pemerintah Daerah (Pemda) Papua Barat dan aparat keamanan TNI dan Polri mengawal distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Pasalnya, peran Pemda sangat krusial karena mereka lebih memahami kondisi masyarakat lokal.
Menurutnya, hal ini sangat penting untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, dan Pemda dan Aparat memiliki peran penting dalam memastikan subsidi BBM tepat sasaran.
“Yang mengetahui rakyat benar-benar berhak menerima BBM subsidi adalah pemerintah daerah, bukan Pertamina,”kata Ferry.
Ferry yang kini menjabat sebagai Ketua Hiswana Migas Papua Barat berharap, keterlibatan Kapolda Papua Barat dan Pangdam Kasuari dalam menjaga pendistribusian BBM subsidi.
BBM subsidi yang disalurkan ke SPBU reguler, vendor, atau pengusaha masih berstatus sebagai milik pemerintah sebelum sampai ke masyarakat.
“Pada tahap ini, aparat keamanan harus terlibat untuk mengawal distribusi,”tegasnya.
Dijelaskannya, kebocoran dalam pendistribusian BBM subsidi telah menjadi salah satu penyebab beban besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Oleh karena itu, ketua HNSI Papua Barat ini mendorong pengawalan ketat dan operasi lapangan untuk mengatasi masalah ini.
Dicecar mengenai antrean panjang di SPBU Manokwari, Ferry menyebut, praktik ‘ngetap’ BBM oleh kelompok tertentu menjadi salah satu penyebab utama.
Ia juga mengungkap adanya keterlibatan oknum-oknum aparat keamanan yang mendukung praktik tersebut.
“Ini yang membuat pendistribusian BBM subsidi tidak merata. Pengisian berulang menyebabkan antrean panjang di SPBU, yang juga mengganggu lalu lintas,”katanya.
Maka diharapkan, adanya sinergi yang lebih kuat antara Pemda, aparat keamanan, dan Pertamina untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai peruntukannya.
Sebagai Anggota DPR mendukung, langkah tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan BBM subsidi.
“Supaya kebocoran dapat diminimalisir, sehingga subsidi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak,”tukasnya. [GRW]
