MANOKWARI, SatukanIndonesia.com – Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) provinsi Papua Barat, Eduard Orocomna menyoroti, lambannya perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, di wilayah Moskona Barat.
Menurutnya, akses penghubung antara distrik Moskona Barat dan Moskona Selatan hingga kini masih bergantung pada jalan yang dibangun oleh perusahaan kayu sejak tahun 2021.
“Jalan dari Moskona Selatan ke Moskona Barat itu bukan jalan pemerintah, melainkan dibuka oleh perusahaan kayu. Hingga kini belum ada tindak lanjut pembangunan atau perbaikan dari pemerintah daerah,”ujar Eduard di Manokwari, Minggu (25/05/2025).
Eduard menyayangkan minimnya kepedulian Pemkab Teluk Bintuni, meskipun berbagai keluhan dan usulan telah disampaikan, baik oleh masyarakat maupun kepala distrik setempat.
Bahkan, menurutnya, pernah ada inisiatif kepala distrik yang mengumpulkan 14 kepala kampung untuk memotong dana desa dan mengalokasikannya kepada kontraktor demi membangun salah satu jembatan secara swadaya.
“Ini bentuk keprihatinan kami. Kepala distrik bersama masyarakat sudah berupaya, tapi di mana kehadiran pemerintah?”katanya.
Ia juga menyinggung, banyaknya janji politik menjelang pemilu yang hingga kini tak ditindaklanjuti.
Menurutnya, persoalan infrastruktur ini bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan menyangkut akses vital masyarakat terhadap ekonomi dan layanan publik.
“Akses jalan ini tidak hanya digunakan oleh warga setempat, tapi juga oleh petugas kesehatan, TNI dan Polri, dan kepentingan ekonomi masyarakat seperti mengangkut hasil kebun atau barang dagangan ke pasar di Bintuni,”jelas Eduard.
Eduard mengaku, selama ini pembangunan jalan dan jembatan dari Pemkab Teluk Bintuni hanya menjangkau wilayah Jagiro.
Sementara jembatan di Kali Sebyar, dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat. Sedangkan ruas jalan sekitar 50 kilometer dari Moskona Selatan ke Moskona Barat, masih minim intervensi.
Ia mendorong, Bupati Teluk Bintuni untuk segera memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum turun langsung meninjau kondisi infrastruktur di wilayah tersebut.
“Kalau DAK dan DAU tidak bisa akomodir, manfaatkan Dana Otsus. Jangan terlalu kaku soal regulasi karena ini menyangkut kebutuhan mendesak orang asli Papua, yang mencapai 90 persen dari pengguna jalan ini,”tegasnya. [**/GRW]
