Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan tidak akan memberikan bantuan hukum untuk Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri. Seluruh pejabat di Lembaga Antirasuah sepakat dengan kebijakan itu usai melakukan rapat pimpinan pada Selasa, 28 November 2023.
Keputusan tersebut diambil, berdasarkan rapat pimpinan bersama pejabat struktural dalam hal ini Biro Hukum KPK, pada hari ini.
“Dari hasil pembahasan, pimpinan KPK sepakat untuk tidak memberikan bantuan hukum terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sedang berproses di Polda Metro Jaya,” kata Juru Bicara KPK, Ali Fikri, di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, sebagaimana dilansir VIVA.
Ali menjelaskan, keputusan tidak memberikan bantuan hukum terhadap Firli Bahuri mengacu pada Peraturan Pemerintah terkait dengan Hak, Keuangan, Kedudukan, Protokol dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK.
Ada ketentuan di sana bahwa bantuan hukum dan perlindungan keamanan diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.
“Rapat pimpinan membahasnya dan berkesimpulan bahwa dugaan tindak pidana yang sedang berproses di Polda Metro Jaya tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah dimaksud sehingga KPK tidak memberikan bantuan,” kata Ali Fikri.
Diketahui, Firli telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi termasuk pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
Penyidik menggunakan Pasal 12 huruf e, Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP. (***)
