• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
Polemik Aturan Eks Koruptor Jadi Caleg, Komnas HAM: Hak Politik Bukan HAM Absolut

Polemik Aturan Eks Koruptor Jadi Caleg, Komnas HAM: Hak Politik Bukan HAM Absolut

November 6, 2018
BGN Sebut Seluruh SPPG yang Beroperasi Telah Mengantongi Sertifikat SLHS

BGN Sebut Seluruh SPPG yang Beroperasi Telah Mengantongi Sertifikat SLHS

November 22, 2026
Setelah 25 Tahun, Indonesia Kembali Terpilih sebagai Anggota Dewan ICAO

Setelah 25 Tahun, Indonesia Kembali Terpilih sebagai Anggota Dewan ICAO

November 22, 2026
ADVERTISEMENT
Nama Dasco Masuk Bursa Cawapres, Pengamat Ingatkan Bahaya Kampanye Hitam dan Fitnah

Nama Dasco Masuk Bursa Cawapres, Pengamat Ingatkan Bahaya Kampanye Hitam dan Fitnah

November 22, 2026
Presiden Indonesia dan Presiden Rusia Bicara Empat Mata

Presiden Indonesia dan Presiden Rusia Bicara Empat Mata

November 22, 2026
Pansus DPRD Targetkan Finalisasi Ranperda Penataan Kampung Tua Pekan Depan

Pansus DPRD Targetkan Finalisasi Ranperda Penataan Kampung Tua Pekan Depan

November 22, 2026
Porprov XV Jabar 2026 Berakhir, Kota Bekasi Raih Juara Umum

Porprov XV Jabar 2026 Berakhir, Kota Bekasi Raih Juara Umum

November 22, 2026
Indonesia Bidik Permintaan Tinggi Pasar Karbon Global

Indonesia Bidik Permintaan Tinggi Pasar Karbon Global

November 22, 2026
Indonesia-Uni Eropa Sepakati CEPA

Indonesia-Uni Eropa Sepakati CEPA

November 22, 2026
TNI/Polri Merusak Sasi Masyarakat Adat Merauke Papua Selatan

TNI/Polri Merusak Sasi Masyarakat Adat Merauke Papua Selatan

November 22, 2026
Keadilan bagi Papua Di Tengah Dinamika Politik Internasional

Keadilan bagi Papua Di Tengah Dinamika Politik Internasional

November 21, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Minggu, November 22, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Politik

Polemik Aturan Eks Koruptor Jadi Caleg, Komnas HAM: Hak Politik Bukan HAM Absolut

[Politik]

November 6, 2018
in Politik
0
0
SHARES
110
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT

Jakarta, SatukanIndonesia.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai hak politik bukan merupakan hak asasi manusia yang absolut. Hak politik seseorang bisa dikurangi dalam kondisi tertentu, termasuk melarang eks koruptor yang ingin menjadi calon anggota legislatif (caleg).

Hal itu menyikapi polemik rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang larangan eks narapidana kasus korupsi untuk maju kembali menjadi calon legislatif pada pemilu 2019.

“Secara prinsip itu tidak dilarang mengurangi hak-hak politik seseorang. Karena hak politik itu bukan HAM absolut,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (06/06/2018).

Dia menjelaskan bahwa HAM diklasifikasikan menjadi dua yaitu HAM yang dapat dikurangi dan HAM yang tidak dapat dikurangi. Contoh yang tidak dapat dikurangi adalah hukuman mati dan perbudakan.

Menurut Taufan, hak politik merupakan salah satu yang dapat dikurangi dan itu dibenarkan dalam prinsip HAM. Namun, lanjutnya, untuk mengurangi hak politik dibutuhkan suatu keputusan dalam arti undang-undang atau proses peradilan.

“Nah, sekarang tinggal bagaimana KPU dengan pihak pemerintah dan DPR menyepakati aturan tentang pengurangan hak dipilih dari eks napi korupsi atau yang lain,” ujarnya.

Dengan demikian, kata Taufan, rancangan PKPU itu tidak dapat disebut melanggar HAM selama KPU dapat membuktikan bahwa aturan itu dalam rangka kepentingan umum dan lebih besar.

“Misalnya menjamin kualitas dan integritas dari orang yang dipilih. Kedua, mekanisme melarangnya. Itu yang harusnya disepakati. Jadi saran kami semestinya KPU melakukan komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah dan DPR supaya ada kesepakatan itu,” ujarnya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebelumnya mengisyaratkan bakal menolak menandatangani draf rancangan PKPU soal larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg karena dianggap bertentangan dengan UU.

“Jadi nanti jangan dipaksa saya menandatangani sesuatu yang bertentangan dengan UU itu saja,” kata Yasonna. Ia menegaskan PKPU itu akan bertentangan dengan UU Pemilu. (*)

ADVERTISEMENT

Komentar Facebook

Tags: Ahmad Taufan DamanikHak Politik Eks KoruptorKomnas HAMSatukan Indonesia
ShareTweetSend

Related Posts

RUU HAM Diharapkan Atur Rekomendasi Komnas HAM Berdaya Paksa

RUU HAM Diharapkan Atur Rekomendasi Komnas HAM Berdaya Paksa

Oktober 27, 2026
DPD RI Segera Evaluasi Keppres 17 Tahun 2022 dan Inpres 2 Tahun 2023

DPD RI Segera Evaluasi Keppres 17 Tahun 2022 dan Inpres 2 Tahun 2023

Agustus 26, 2026
Komnas HAM Disurati Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua

Komnas HAM Disurati Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua

Agustus 18, 2026

Sejumlah Warga Sipil di Maybrat Dilaporkan Ditembak

Agustus 14, 2026

Lintas Kementerian RI Didorong Tangani Pengungsi di Tanah Papua

Agustus 11, 2026
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?