• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
Komnas HAM Dorong Perguruan Tinggi dan Pesantren Bentuk Satgas TPKS

Komnas HAM Dorong Perguruan Tinggi dan Pesantren Bentuk Satgas TPKS

Mei 18, 2026
Australia dan Indonesia Komitmen Perdalam Riset

Australia dan Indonesia Komitmen Perdalam Riset

November 13, 2026
Perkuat Ekonomi Digital Kawasan, Indonesia Siap Teken ASEAN DEFA

Perkuat Ekonomi Digital Kawasan, Indonesia Siap Teken ASEAN DEFA

November 13, 2026
ADVERTISEMENT
Tak Usulkan Calon Wakil Presiden Indonesia Pengganti Gibran, Pengamat Puji Golkar

Tak Usulkan Calon Wakil Presiden Indonesia Pengganti Gibran, Pengamat Puji Golkar

November 13, 2026
Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden Indonesia Dijadwalkan 2 Desember 2026

Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden Indonesia Dijadwalkan 2 Desember 2026

November 13, 2026
Giliran Hutan di Tanah Papua Hilang dan Lenyap

Giliran Hutan di Tanah Papua Hilang dan Lenyap

November 13, 2026
B50 Siap Serap Pasokan Lebih Besar, Airlangga : Ekspor Sawit RI Capai US$28,84 Miliar

B50 Siap Serap Pasokan Lebih Besar, Airlangga : Ekspor Sawit RI Capai US$28,84 Miliar

November 13, 2026
AHY Sebut Partai Demokrat Tak Ajukan Calon Wapres Pengganti Gibran, Serahkan Keputusan kepada Prabowo

AHY Sebut Partai Demokrat Tak Ajukan Calon Wapres Pengganti Gibran, Serahkan Keputusan kepada Prabowo

November 13, 2026
Motivasi Mahasiswa Papua Penerima Beasiswa ADik se-Jatim, Ketua Komite III DPD RI : Kembangkan Diri dan Bersiap Bangun Daerah

Motivasi Mahasiswa Papua Penerima Beasiswa ADik se-Jatim, Ketua Komite III DPD RI : Kembangkan Diri dan Bersiap Bangun Daerah

November 13, 2026
Kota Bekasi Koleksi 115 Emas di  Porprov XV Jabar 2026 dan Tinggalkan Pesaing

Kota Bekasi Koleksi 115 Emas di  Porprov XV Jabar 2026 dan Tinggalkan Pesaing

November 13, 2026
KAPOLDA KEPRI PIMPIN SERTIJAB SEJUMLAH PEJABAT UTAMA DAN KAPOLRES NATUNA

KAPOLDA KEPRI PIMPIN SERTIJAB SEJUMLAH PEJABAT UTAMA DAN KAPOLRES NATUNA

November 13, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Sabtu, November 14, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home News

Komnas HAM Dorong Perguruan Tinggi dan Pesantren Bentuk Satgas TPKS

(Hukum)

Mei 18, 2026
in News
0
0
SHARES
23
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah (tengah) saat mengunjungi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Sosial P3AKB Pati, Jumat 8 Mei 2026. (Beritasatu.com/Jamaah)

Jakarta, satukanindonesia.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong perguruan tinggi, pesantren, dan organisasi masyarakat membentuk Satuan Tugas Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Satgas TPKS) sebagai upaya memperkuat pencegahan dan perlindungan korban di lingkungan pendidikan.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menilai keberadaan satgas tersebut menjadi kebutuhan mendesak karena kasus tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) masih kerap terjadi di berbagai institusi, termasuk perguruan tinggi dan pesantren.

Anis menegaskan bahwa mekanisme pencegahan dan penanganan harus dibangun secara sistematis di setiap lembaga.

“Saya tidak tahu apakah di (UNU) Blitar itu sudah ada Satgas TPKS-nya, karena seharusnya itu wajib di seluruh perguruan tinggi,” kata Anis menanggapi kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan oknum dosen Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Blitar, Jawa Timur dalam diskusi bersama Fatayat NU Kabupaten Blitar yang diikuti secara daring dari Jakarta, dilansir dari sinpo, Sabtu, 16 Mei 2026.

Ia menjelaskan, satgas diperlukan agar institusi memiliki sistem pelaporan yang jelas, pendampingan korban, serta penanganan cepat ketika terjadi dugaan kekerasan seksual. Tanpa mekanisme tersebut, korban berpotensi mengalami hambatan dalam mengakses keadilan.

Menurut Anis, keberadaan satgas juga penting untuk memastikan korban memperoleh layanan dasar, seperti rumah aman, pendampingan psikologis, hingga bantuan hukum sebagai bagian dari proses pemulihan.

Ia menambahkan, penguatan satgas di lingkungan pendidikan dapat meningkatkan pemahaman sivitas akademika mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), termasuk kekerasan verbal, fisik, pemaksaan, hingga kekerasan berbasis elektronik.

“Harus dibangun satu mekanisme, termasuk di tingkat komunitas, bagaimana mencegah kekerasan seksual,” ujarnya.

Anis juga menekankan pentingnya keterlibatan organisasi masyarakat dalam membangun sistem perlindungan internal agar korban tidak takut melapor dan tidak mengalami tekanan sosial setelah melapor.

Ia mengingatkan bahwa upaya pencegahan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus berjalan seiring dengan penegakan hukum yang tegas.

Selain itu, Anis menyoroti bahwa sebagian besar kasus TPKS terjadi akibat relasi kuasa, yakni ketimpangan posisi antara pelaku dan korban di berbagai ruang seperti kampus, pesantren, tempat kerja, hingga lembaga negara, sehingga korban kerap berada dalam posisi rentan untuk melapor.

Dengan penguatan satgas tersebut, Komnas HAM berharap lingkungan pendidikan dan sosial dapat menjadi ruang yang lebih aman, responsif, serta berpihak pada korban kekerasan seksual.(***)

ADVERTISEMENT

Komentar Facebook

Tags: Komnas HAMPerguruan TinggiPesantrenSatgas TPKS
ShareTweetSend

Related Posts

RUU HAM Diharapkan Atur Rekomendasi Komnas HAM Berdaya Paksa

RUU HAM Diharapkan Atur Rekomendasi Komnas HAM Berdaya Paksa

Oktober 27, 2026
Presiden Indonesia Dorong Pesantren Jadi Pilar Pembangunan Bangsa

Presiden Indonesia Dorong Pesantren Jadi Pilar Pembangunan Bangsa

Oktober 22, 2026
KPK Dorong Pengendalian Gratifikasi di Perguruan Tinggi

KPK Dorong Pengendalian Gratifikasi di Perguruan Tinggi

September 18, 2026

ATR/BPN Gandeng Perguruan Tinggi Percepat Penyusunan RDTR, Target 1.703 RDTR hingga 2028

September 11, 2026

DPD RI Segera Evaluasi Keppres 17 Tahun 2022 dan Inpres 2 Tahun 2023

Agustus 26, 2026
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?