Jakarta, satukanindonesia.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong lahirnya budaya baru pengawasan di lingkungan birokrasi Jakarta. Dia menilai, pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah tidak cukup dilakukan sebagai mekanisme formal, melainkan harus tumbuh sebagai nilai bersama di antara seluruh pemangku kepentingan.
“Kita perlu menumbuhkan kultur pengawasan yang tidak menakutkan, tapi menguatkan. Transparansi bukan hanya soal laporan, tapi soal cara berpikir seluruh aparatur,” kata Pramono dalam Forum Nasional Pembentukan Karakter Inti Pengawasan BPKP 2025 di Kantor BPKP, Jakarta Timur, dilansir dari Sinpo.id, Kamis, 23 Oktober 2025.
Menurut Pramono, kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi pondasi penting untuk memastikan anggaran daerah digunakan secara tepat dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Saya meminta BPKP, termasuk aparat penegak hukum, untuk terlibat di semua tingkatan penggunaan anggaran daerah. Transparansi adalah kata kunci dalam membangun Jakarta,” tuturnya.
Pramono menilai, pengawasan tidak boleh berhenti pada aspek administratif. Dia mendorong agar BPKP ikut hadir sejak tahap perencanaan pembangunan.
Dengan begitu, kata dia, pengawasan menjadi bagian dari proses pembangunan yang berkelanjutan, bukan sekadar koreksi setelah kebijakan dijalankan.
“Collaborative governance dapat diupayakan secara strategis dengan membangun sistem pengawasan yang saling menguatkan, mendorong transparansi keuangan daerah, dan memastikan kebijakan publik berpihak pada kesejahteraan warga,” ujar Pramono.
Dalam forum bertema “Membangun Kolaborasi Mewujudkan Pembangunan Perkotaan yang Berkelanjutan” itu, Pramono juga menegaskan pentingnya membangun birokrasi yang berbudaya dan berintegritas di tengah perubahan Jakarta menjadi kota global.
“Di tengah gempuran modernitas, kami juga berupaya membangun masyarakat yang meneladani nilai-nilai budaya. Ini penting untuk menjadikan Jakarta sebagai contoh kota global yang maju tanpa kehilangan karakter dan identitasnya,” imbuhnya.
Pramono menegaskan transparansi dan kolaborasi bukan hanya kewajiban administratif, melainkan bagian dari pembentukan karakter pemerintahan yang bersih.
“Mudah-mudahan kerja sama ini membawa kebaikan bagi Pemprov DKI Jakarta dan kepercayaan publik terhadap birokrasi,” tandasnya. (***)
