MANOKWARI, satukanindonesia.com – Menanggapi berbagai dinamika terkait kerja-kerja Wartawan di Indonesia. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua Barat menegaskan, wartawan harus berdiri teguh pada prinsip independensi dan kebenaran.
Hal ini disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Papua Barat, Bustam seraya memberikan dukungan terhadap pernyataan Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di perayaan 32 Tahun AJI Indonesia.
Ia menegaskan, wartawan harus berdiri teguh pada prinsip independensi dan kebenaran.
Menurutnya, wartawan tidak boleh menjadi alat kepentingan kekuasaan atau pihak manapun.
“Profesi wartawan adalah profesi yang mulia dan terhormat. Tugas utamanya menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan berimbang kepada masyarakat. Karena itu, wartawan tidak boleh menjadi alat kekuasaan, baik pemerintah maupun pihak lain, yang tujuannya hanya untuk mengaburkan fakta atau memanipulasi opini publik,”ujar Bustam di Manokwari, Kamis (13/08/2026).
Bustam mengingatkan, kemerdekaan pers adalah syarat mutlak dalam menjamin terselenggaranya kehidupan berdemokrasi yang sehat.
Namun kemerdekaan tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Undang-Undang (UU) Pers.
“Wartawan bebas menuliskan apa saja, tetapi tidak bebas dari tanggung jawab. Setiap berita yang disajikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, maupun etika profesi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bustam mengajak, seluruh wartawan di Papua Barat untuk terus menjaga integritas dan marwah profesi.
Ia menekankan, pers yang sehat adalah pers yang berani mengkritik demi kebaikan, namun tetap objektif dan tidak berpihak.
“Kita harus menjadi mitra kritis bagi pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Memberikan apresiasi atas kinerja yang baik, namun juga berani mengungkap jika ada hal yang tidak berjalan sesuai aturan. Itulah fungsi kontrol sosial yang sesungguhnya,”tegas Bustam.
Diakhir keterangannya, Bustam berharap, kedepan peran pers di Papua Barat semakin kuat dan bermanfaat nyata bagi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat. [GRW]
