NABIRE, satukanindonesia.com – Izin usaha pertambangan, termasuk IUP dan IUPK, sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Hal ini merujuk pada Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba.
Demikian hal ini ditegaskan Gubernur provinsi Papua Tengah, Meki Nawipa kepada wartawan, Kamis (17/07/2025).
Ia mengatakan, kewenangan pemberian izin tambang langsung dari pemerintah pusat, tidak di Pemerintah Daerah (Pemda).
“Izin-izin terkait kegiatan pertambangan, seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dikeluarkan oleh pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah,”katanya.
Sebab, kata Nawipa, dalam ketentuan, yang pertama UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kedua diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba.
Lanjutnya, yang ketiga PP Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba dan keempat PERMEN Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Pertambangan Minerba.
“Sekali lagi, dalam konteks perizinan Minerba, kami pemerintah daerah provinsi Papua Tengah tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin,”sebut Gubernur Meki.
Untuk itu, Gubernur Papua Tengah berharap, semua pihak tidak boleh berasumsi bahwa Pemprov Papua Tengah memiliki kewenangan memberikan izin pertambangan.
“Jangan sampai ada yang berpikir izin tambang dikeluarkan oleh Gubernur Papua Tengah, itu sama sekali tidak benar, aturannya bukan kami yang keluarkan, tapi itu semuanya ada di pemerintah pusat. Semua kewenangan izin ada di pemerintah pusat,”ucap mantan Bupati Paniai ini.
Berdasarkan fakta-fakta dan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah tidak memiliki kewenangan langsung untuk menerbitkan lzin pertambangan, kecuali jika didelegasikan oleh Pemerintah Pusat sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2O2O Pasal 35 Ayat (4).
Kewenangan tersebut bersifat administratif, teknis dan dapat ditarik kembali, bukan hasil desentralisasi penuh. Maka, Pemerintah provinsi harus mempersiapkan kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan sistem pengawasan agar layak menerima delegasi tersebut. [**/GRW]
