Jakarta, SatukanIndonesia.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur berpotensi memberikan kontribusi pada pemulihan ekonomi yang lebih kuat serta sangat penting untuk mengatasi perubahan iklim.
Selain itu, investasi pada infrastruktur yang baik yang dilakukan saat ini dapat membentuk perekonomian nasional, lingkungan, dan sosial dalam beberapa dekade. Hal ini ia jelaskan saat menyampaikan pidato penutupan pada Konferensi Internasional Tingkat Tinggi D20-LTIC, yang dilakukan secara virtual pada Jumat (24/09).
“Oleh karena itu, sangat penting bahwa ketika kami melakukan investasi infrastruktur, kami melakukannya sesuai kerangka pembangunan berkelanjutan,” jelasnya. Baca Juga: Pemerintah Tercatat Sudah Tarik Utang Rp550,6 Triliun Sepanjang Tahun 2021
Pembangunan infrastruktur merupakan prioritas nasional di Indonesia, lanjut Menkeu. Menurutnya, hal ini sangat penting untuk meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan dasar dan untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 417 triliun untuk infrastruktur pada tahun 2021.
Pembangunan dan transformasi infrastruktur di Indonesia bertujuan untuk mempercepat pembangunan di seluruh wilayah terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Indonesia memprakarsai kerangka kerja Public-Private Partnership atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pada tahun 2005 untuk memobilisasi investasi sektor swasta di bidang infrastruktur.
Baca Juga: Sri Mulyani: Negara Rugi Rp13,4 Triliun Akibat Rokok Ilegal
Pada kesempatan itu ia pun menyampaikan tantangan pada PPP, yaitu mengubah cara berpikir tentang kerjasama dengan sektor swasta. Kolaborasi dengan sektor swasta, ungkapnya, sering dilihat dari perspektif yang sempit dan dalam perekonomian yang kurang berkembang, sektor swasta domestik seringkali memiliki kapasitas yang kurang efektif.
“Pemerintah memberikan beberapa bentuk dukungan (pada skema KPBU). Pertama, pemerintah menjamin untuk meyakinkan pihak swasta bahwa pemerintah akan bertanggung jawab atas risiko proyek tertentu. Jaminan ini tentu meningkatkan bankability suatu proyek,” jelas Menkeu.
Selain penjaminan, pemerintah juga memberikan kontribusi tunai untuk meningkatkan kelayakan finansial suatu proyek. Selain itu, mekanisme pemerintah, yang disebut Availability Payment, diperkenalkan beberapa tahun lalu sebagai opsi untuk memastikan arus kas pada proyek KPBU serta menghilangkan risiko permintaan bagi investor swasta.
Baca Juga: Sri Mulyani Minta Masyarakat Waspada Penipuan Atas Nama Bea Cukai
Pemerintah juga menyediakan Project Development Facility (PDF) yang menyelaraskan perspektif fiskal dengan kepentingan proyek sehingga pengelolaan fiskal terkait transaksi pada KPBU menjadi lebih mudah dikelola.
“Di Kementerian Keuangan, kami menggunakan Special Mission Vehicles (SMV) untuk memberikan fleksibilitas bagi investor sektor swasta serta untuk pengelolaan dana.
Saat ini, kami memiliki 28 proyek KPBU dengan total nilai investasi hampir USD 17 miliar. Proyek-proyek tersebut sebagian besar di sektor jalan tol, air minum, serta pada sektor teknologi informasi dan komunikasi,” lanjut Menkeu.
Dari skema KPBU yang selama telah dilakukan di Indonesia, Menkeu melihat beberapa hal yang ia garis bawahi. Pertama, negara-negara berkembang menghadapi tantangan yang signifikan dalam menarik keterlibatan sektor swasta terutama dari investor global.
Kedua, meningkatnya persepsi risiko negara berkembang memerlukan dukungan internasional dari negara maju dan mitra pembangunan internasional.
Terakhir, penguatan kolaborasi di seluruh pemangku kepentingan, termasuk negara maju dan berkembang, bank pembangunan dan pemodal sektor swasta, serta investor infrastruktur diperlukan untuk menuju pembangunan global yang berkelanjutan.
“Indonesia ingin menarik investasi swasta di bidang infrastruktur, dan ini juga menawarkan peluang besar bagi perusahaan sektor swasta global untuk memperluas pasar mereka,” jelas Menkeu. (Nal/SI/Kemenkeu)
