Jakarta, SatukanIndonesia.com – Tak hanya Presiden, ternyata dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP juga mengatur tentang ancaman hukuman dua tahun penjara bagi yang menghina lembaga negara, salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dalam draf RUU KUHP dilansir dari Indozone, aturan itu terdapat dalam Bab IX tentang Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara.
Pada Bab tersebut, dalam Pasal 354, tertulis bahwa setiap orang yang menghina lembaga negara melalui gambar, tulisan serta rekaman pada sarana teknologi akan terancam hukuman pidana 2 tahun penjara.
“Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III,” bunyi pasal itu.
Sebelumnya, pada Pasal 353, seseorang yang menghina lembaga negara tanpa melalui sarana teknologi atau media sosial dapat hukuman yang lebih ringan, yakni di bawah 2 tahun penjara.
Berikut adalah bunyi Pasal 353 yang terdiri dari 3 ayat atau poin yang dikutip dari draf RUU KUHP;
(1) Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II,” bunyi Pasal 353.
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina. (FA/SI).
