Tobasa, SatukanIndonesia.com – Pengembangan kawasan Danau Toba yang dikelola BPODT menjadi salah satu destinasi pariwisata nasional, mendapat perlawanan dari aktivis KSPPM dan masyarakat Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara. Perlawanan ini terjadi saat pengerjaan jalan pariwisata mulai dari The Nomadic Kaldera Toba Escape menuju Batu Silali sepanjang 1.900 meter dan lebar 18 meter.
Ratusan masyarakat adat Sigapiton bersama KSPPM (Kelompok Studi Pengembangan dan Prakarsa Masyarakat) menghadang upaya BPODT memasukan alat-alat berat. Sejumlah ibu-ibu melakukan aksi perlawanan dengan buka baju karena tanah adat mereka dihabisi menggunakan alat berat yang turun ke lokasi sejak pagi tadi, Kamis (12/9/19).
Sejumlah alat berat didatangkan BPODT dan mengajak aparat untuk memuluskan pengerjaan. Alat-alat berat ini menggilas dan mengangkangi hak-hak masyarakat atas tanah dan hutannya, kata Delima Silalahi, KSPPM.
Aksi buka baju dilakukan ibu-ibu tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap BPODT dan aparat keamanan dari TNI dan Polri yang dikerahkan.
Hal senada disampaikan staf KSPPM, Rocky Pasaribu, alat berat yang dikerahkan BPODT dikawal ratusan aparat TNI dan Polri menyerobot lahan masyarakat yang masih produktif,”
Rocky mengatakan, warga hanya membutuhkan pengakuan dari negara dan pemerintah bahwa lahan yang akan dibangun jalan tersebut merupakan tanah adat mereka. Kalaupun nanti pemerintah bermaksud menggunakan lahan untuk kepentingan pariwisata, bisa dibicarakan dengan warga kembali, seperti dikutip dari beritagar.
“Ratusan tahun mereka hidup di sana, apakah karena BPODT mereka kehilangan sejarah dan hidup mereka,” ucap Rocky.
Meski para ibu-ibu sudah melakukan aksi buka baju, namun pekerja alat berat tidak mempedulikan dan terus membabat lahan, hingga bentrokanpun terjadi dan memakan korban.
“Satu orang ibu-ibu pingsan karena menghadapi perlawanan dari aparat. Sebelumnya, tiga orang warga didorong aparat hingga terjatuh. Termasuk saya sendiri yang sengaja dipukul dan diinjak oleh aparat keamanan,” ucapnya.
Rocky mengatakan, sepanjang yang diketahui, Presiden Jokowi tidak pernah memerintahkan BPODT untuk mengirim aparat keamanan, apalagi sampai melakukan tindakan pemukulan. Perlu dipertanyakan secara sangat serius dan secara publik, apakah tindakan yang dilakukan BPODT adalah cara lembaga ini memahami dan menginterpretasi apa yang dimaksudkan Presiden Jokowi dengan membangun Pariwisata.
“Jauh lebih berbahaya, BPODT sedang membawa pemerintahan ini kembali ke masa-masa kelam Orde Baru ketika pembangunan justru berujung dengan pemukulan aparat terhadap warga, penangkapan terhadap para pemrotes dan intimidasi secara sistematis,” tegas Rocky.
“Hal ini membuat legitimasi dan justifikasi terhadap keberadaan BPODT perlu dipertanyakan kembali. Begitu juga dengan pemukulan terhadap masyarakat dan aktivis KSPPM harus diproses secara hukum,” tandasnya.
Diketahui, Bupati Tobasa Darwin Siagian dan Dirut BPODT Arie Prasetyo berada di lokasi saat bentrokan terjadi. (GS)
