Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Tokoh separatis Papua, Benny Wenda, meminta pemerintah Indonesia membebaskan Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe yang ditahan KPK atas kasus dugaan suap dan gratifikasi. Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Dave Laksono heran kenapa Benny tiba-tiba membela Lukas.
“Benny Wenda kan jelas-jelas adalah lawan dari pada pemerintah. Mereka mendorong untuk perpecahan, kenapa mereka bisa minta-minta dari pemerintah?” ujar Dave di Kantor PPK Kosgoro 1957, Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2023).
Dave merasa Benny dan organisasinya adalah penyebab kekacauan di Papua. Dia mengatakan Benny Wenda merupakan orang yang menyebabkan perpecahan di Papua.
“Kalau mereka mau minta apa-apa, seharusnya mereka kembali ke Indonesia menyerahkan diri. Dia jelas-jelas adalah pelaku utama dari kekacauan yang ada di Indonesia. Dia adalah pemimpin perpecahan yang ada di Papua. Jadi jangan meminta, seharusnya menyerahkan diri untuk diproses hukum,” kata dia.
Dave mengatakan pembuat kerusuhan di Papua harus diberantas seperti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan organisasi separatis telah merugikan masyarakat Papua.
“Presiden kan kemarin sudah mengatakan untuk bertindak tegas. Tentu kepada mereka yang jelas-jelas angkat senjata, ya harus bertindak tegas, dan harus diberantas,” kata dia.
“OPM ini selalu bersembunyi di belakang masyarakat Papua. Mereka menembaki tentara, mereka membakar sekolah, Puskesmas. Nah itu semua dihancurkan. Nah, akibatnya yang dirugikan masyarakat secara umum,” tambahnya.
Sebelumnya, pernyataan Benny Wenda soal Lukas Enembe itu disampaikan lewat akun Twitter. Dia mengatakan Lukas dalam bahaya.
“Indonesia harus segera membebaskan Gubernur Lukas Enembe yang ditangkap atas tuduhan korupsi palsu. Gubernur Enembe lumpuh dan membutuhkan perhatian medis segera. Sementara dia ditahan oleh Indonesia, nyawanya dalam bahaya,” cuit Benny via akun Twitternya, Kamis (12/1/2023).
Lukas Enembe sendiri telah ditahan KPK. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap Rp 1 miliar dan dugaan gratifikasi Rp 10 miliar.(***)
