Jakarta, SatukanIndonesia.com – Menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, politik identitas mulai mengemuka di ruang publik. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan politik identitas terjadi saat adanya garis yang dibuat secara tegas dan menimbulkan kebencian.
“Sebetulnya kalau orang Jawa memilih orang Jawa, dan orang Padang memilih orang Padang, misalnya itu sih sesuatu yang tidak masalah. Tetapi politik identitas yang saya maksudkan ketika kita mulai membuat garis, menimbulkan kebencian, bahkan menghilangkan keadilan,” ujar Mardani dalam diskusi Empat Pilar MPR yang bertajuk “Merawat Persatuan dan Menolak Politik Identitas Menjelang Pilpres 2024” di Media Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/10/2021). Baca Juga: La Nyalla Tegaskan DPD Bisa Ajukan Pasangan Capres dan Cawapres dari Unsur Non-parpol
Jadi, kata Mardani, dirinya mendorong agar pemilih PKS memilih Politikus PDIP Ganjar Pranowo jika nanti maju di Pilpres 2024. Sebaliknya, PDIP memilih dirinya. Itu sangat bagus bagi demokrasi.
“Bahkan saya mendorong pemilih PKS memilih Ganjar, bagus buat saya, pemilih PDIP memilih saya, misalkan. Bagus, asalkan ada dasar-dasarnya,” jelasnya.
Anggota Komisi II DPR ini menegaskan yang namanya politik identitas tidak boleh dipilih karena alasan apa pun, karena politik identitas itu tidak rasional, dan tidak ada dasar. Soal garis-garis pembatas yang dibuat karena adanya politik identitas ini harus dilenturkan dan masyarakat harus punya prinsip akan hal ini.
“Buat saya, ini yang harus kita lenturkan kita harus punya prinsip,” imbuh Mardani.
“Makanya kami di PKS punya prinsip integritas, siapa pun anda, agama apa pun, ras apa pun, suku apa bahkan orientasi apa pun, kalau selama punya integritas kita bisa kerja sama, tapi kalau Anda enggak punya integritas, kita menolak untuk kerja samanya,” tegasnya. Baca Juga: Rocky Gerung Kritik Yaqut: Baru Seumur Jagung, Potensi Di-reshuffle
Lebih dari itu, Legislator asal DKI Jakarta ini melihat politik identitas akan tertolak dengan sendirinya ketika masyarakat memiliki pendidikan yang menekankan kepada prinsip-prinsip kehidupan Bhinneka Tunggal Ika. Politik identitas ini muncul karena adanya ketidakadilan sehingga pemimpin harus kuat dan adil.
“Ketidakadilan inilah yang nanti akan salah satu outputnya adalah tadi yaitu politik identitas karena merasa dengan tidak adil yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin,” terang Mardani.
Terakhir, dia menambahkan soal kedewasaan berpolitik dan kedewasaan ini harus dimulai dari Presiden dan para pimpinan parpol yang harus menunjukkan sikap anti politik identitas. Karena konstitusi jelas melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
“Oleh karena sikap toleransi, sikap harmoni menjadi dasar segala bisa kita diskusikan dan itu bisa dicontohkan dari kita sebagai elite,” tandasnya.(Nal/SI)
