Jakarta, SatukanIndonesia.Com -Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Herwyn JH Malonda, mengimbau jajarannya untuk meminimalkan konflik dan pelanggaran yang terjadi dalam tahapan pemilu 2024.
“Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu juga harus cermat melakukan penanganan pelanggaran pemilu maupun sengketa proses,” kata Herwyn melalui keterangan tertulis, dalam kuliah pengawasan pemilu dengan tema, Mewujudkan SDM Berintegritas Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024, yang digelar dalam jaringan, Sabtu (23/7/2022).
Herwyn menuturkan terdapat beberapa persoalan yang dihadapi oleh Bawaslu saat ini.
Diantaranya, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) tingkat provinsi kabupaten/kota belum ideal, perlu evaluasi peningkatan pengelolaan data rekrutmen belum ideal dan kesiapan jajaran pengawas dalam operasikan sistem aplikasi yang ada saat ini untuk menunjang kinerja pengawasan.
“Kami harap persoalan tersebut bisa segera diatasi dalam tahapan Pemilu Serentak 2024. Demi menunjang kinerja Bawaslu,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh praktisi hukum, Abhan.
Abhan optimis jajaran Bawaslu bisa menjalankan tugas dengan baik, karena sudah berpengalaman saat mengawasi Pilkada 2018, Pemilu 2019, dan Pilkada 2020.
Hal tersebut menjadi landasan atau bekal dalam mengawasi tahapan Pemilu Serentak 2024 nanti.
“Pengalaman bagi jajaran pengawas itu sangat penting. Maka Bawaslu harus bisa memaksimalkan SDM yang ada saat ini. Sambil menyempurnakan kekurangan sebelumnya,” ungkapnya.
Kekurangan yang dimaksud Abhan yaitu, keterbatasan sumber pengawas di tempat pemungutan suara (TPS).
“Bawaslu hanya bisa menempatkan satu pengawas di TPS, dan tidak punya staf khusus yang bisa mengawasi tahapan verifikasi parpol,” katanya.
InfoPublik
