MANOKWARI, SatukanIndonesia.Com – Fery Auparay, salah satu tokoh intelektual asli Papua mendukung sikap Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPR terkait Pj Gubernur dan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi Papua Barat Daya (PBD) harus orang asli Papua (OAP).
Pasalnya, keinginan pemerintah pusat (Presiden Jokowi) mengenai pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua dalam rangka memberikan peluang bagi OAP untuk memimpin daerahnya (menjadi tuan di negeri sendiri).
“Saya sependapat dengan MRP dan DPR provinsi Papua Barat, bahwa Pj Gubernur dan Sekda harus orang asli Papua,”tegasnya saat ditemui satukanindonesia.com, Kamis (01/12/2022).
Melihat dari sisi kepangkatan, kata mantan Anggota DPR provinsi Papua Barat ini, bahwa masih banyak OAP di lembaga pemerintahan, dan instansi vertical.
Misalnya, Pj Gubernur provinsi Papua Pegunngan dan Papua Selatan. Mereka (Pj Gubernur-red) dari lembaga vertical yakni Rektor Universitas Cendrawasih (Uncen) dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati). Maka diharapkan untuk provinsi Papua Barat Daya juga harus sama, supaya terjadi keseimbangan.
“Sehingga, niat baik pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi untuk tanah Papua tidak terputus dari keinginan awal. Maka kita berharap, Pj Gubernur dan Sekda harus orang asli Papua,”tegasnya lagi.
Pentingnya Pj Gubernur dan Sekda harus OAP, lanjutnya, bukan persoalan politik semata, namun bicara tentang kultural dan budaya (Antropologi atau Filosofi OAP).
“Pemekaran ini kan untuk kepentingan mensejahterakan OAP, jadi wajib OAP. Supaya dia (yang bersangkutan-red) dapat mengetahui kultur dan budaya masyarakat setempat, dan konsep yang digunakan juga tepat,”ucap dia.
Sementara mengenai sumber daya manusia (SDM), Ferry Auparay mengemukakan, SDM asli Papua sudah sangat siap, dalam artinya 21 tahun Otsus berlangsung banyak melahirkan SDM asli Papua.
“Tapi jika dikatakan OAP tidak siap, berarti Otsus jilid I (21 tahun lalu) gagal. Untuk itu, harus dijawab keinginan tersebut,”katanya.
Sedangkan untuk mengisi perangkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pemerintahan, dia mengatakan, itu persoalan administrasi. dimana, OAP yang memiliki kepengkatan di birokrasi provinsi induk dan 13 kabupaten serta 1 kota sudah mendekati, bisa langsung menduduki pelaksana tugas (Plt).
“Jadi jangan persoalan SDM menjadi alasan. Pada prinsipnya, semua harus orang asli Papua. karena cita-cita pemerintah memekarkan provinsi ini adalah untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua dan salah satu SDM,”tutur Auparay.
Selain itu, dia menyarankan, mengenai pegawai negeri sipil (PNS), pemerintah tinggal mengangkat ribuan honorer asli Papua yang sudah ada dan membuka penerimaan khusus bagi OAP di DOB tersebut.
“Tidak perlu ada distribusi PNS dari luar tanah Papua,”ungkapnya.
Dalam kesempatan ini, Ferry Auparay meminta kepada Mendagri agar serius melihat persoalan tersebut, agar tidak menciptakan konflik baru.
“Mendagri kita ini kan mantan Kapolda di Tanah Papua. Jadi jangan kita mekarkan provinsi dengan alasan memberikan kesejahteraan, tapi kita menciptakan konflik baru di tanah Papua. cukup sudah!! Kita rebut masalah Papua,”pungkasnya. [GRW]
