JAKARTA, SatukanIndonesia.Com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Wakil Ketua DPR Papua, Yunus Wonda dalam kapasitasnya sebagai saksi pada Jumat, 20 Januari 2023. Yunus Wonda dikonfirmasi penyidik soal dana otonomi khusus (otsus) Papua.
Tak hanya itu, KPK juga mendalami pengetahuan Yunus Wonda soal alokasi anggaran untuk operasional tersangka Gubernur Papua, Lukas Enembe (LE). Yunus Wonda diduga mengetahui ihwal pembahasan dana otsus Papua hingga alokasi anggaran untuk operasional Lukas Enembe.
“Yunus Wonda (Anggota DPRD Papua), saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan pembahasan penganggaran untuk APBD termasuk dana otonomi khusus di Provinsi Papua,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Sabtu (21/1/2023).
“Selain itu, didalami juga mengenai pos alokasi anggaran untuk operasional tersangka LE sebagai Gubernur,” sambungnya.
Sebelumnya, KPK memastikan bakal mengembangkan kasus yang menjerat Gubernur Papua, Lukas Enembe (LE). KPK tidak hanya berhenti pada satu kasus. Ke depannya, KPK membuka peluang untuk menelusuri penggunaan dana otonomi khusus (otsus) Papua bernilai triliunan rupiah.
Dana otsus Papua diketahui sempat disorot Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Mahfud geram setelah mengetahui dana otsus senilai Rp1000,7 triliun yang digelontorkan pemerintah pusat untuk Papua ternyata tidak jadi apa-apa. Mahfud melihat masih banyak masyarakat Papua yang belum sejahtera.
“Tidak jadi apa-apa, rakyatnya tetap miskin, marah kita ini. Negara turunkan uang sampai Rp 1000,7 triliun melalui dana otsus. Rakyatnya miskin sejak ada Undang-undang Otsus. Sejak zaman Lukas Enembe itu Rp500 triliun lebih, rakyatnya tetap miskin,” tegas Mahfud di Kampus Unisma, Malang, 23 September 2022.
KPK bakal mengembangkan kasus dugaan korupsi yang terjadi di Tanah Tabi bakal didalami KPK lewat pemeriksaan saksi-saksi. Para saksi tak tertutup kemungkinan bakal dikonfirmasi juga soal penggunaan dana otsus Papua di zaman Lukas.
Sejauh ini, KPK baru menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur. Lukas ditetapkan sebagai tersangka suap bersama Bos PT Tabi Bangun Papua (PT TBP), Rijatono Lakka (RL). (***)
