MANOKWARI, satukanindonesia.com – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, direncanakan akan berkantor di Papua untuk mengurusi percepatan pembangunan.
Terkait ini ada statemen usulan yang cukup mencengangkan dari seorang tokoh agama, uskup Keuskupan Jayapura, Mgr. Yanuarius Theofilus Matopai You.
Ia menyatakan, dukungannya terhadap langkah pemerintah. Ia berharap kehadiran Wapres di Papua tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban formal, tetapi juga membawa dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Kehadiran Wapres di Papua, saya sangat mengharapkan ini tidak hanya memenuhi tugas, tapi betul-betul bekerja untuk masyarakat Papua,” ujar Uskup Yan melalui press release yang diterima, Senin (14/07/2025).
Uskup Yan menyarankan, Gibran tidak hanya fokus pada koordinasi dengan pemerintah daerah, tetapi juga aktif turun langsung ke tengah masyarakat.
Menurutnya, pendekatan dialog dengan berbagai elemen masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, penyandang disabilitas, hingga masyarakat umum sangat penting untuk memahami realitas di lapangan.
“Jangan hanya datang duduk di kantor kemudian dikawal ketat oleh pengawal. Tapi harus turun ke masyarakat, berbicara langsung dengan mereka, dengarkan apa yang mereka mau, apa masalah yang mereka hadapi,” tegasnya.
Ia menambahkan, berbagai permasalahan di Papua mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga infrastruktur, membutuhkan perhatian dan kehadiran langsung pemerintah pusat.
Salah satu poin penting yang disampaikan Uskup Yan adalah perlunya dialog terbuka, bahkan dengan pihak-pihak yang berseberangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk Kelompok Bersenjata yang mengatasnamakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
Menurutnya, upaya ini bukan untuk mendukung perjuangan kelompok tersebut, tetapi untuk memahami akar persoalan dan mencari solusi damai yang manusiawi.
“Bangun dialog dengan kelompok-kelompok khusus, sekalipun dengan Kelompok Bersenjata. Dengar apa jeritan hati mereka. Ini penting. Bukan berarti mengikuti kemauan mereka, tapi pemerintah bisa carikan solusi,”pungkasnya. [**/GRW]
