MANOKWARI, SATUKANINDONESIA.Com – Guna menghadapi kebijakan nasional tentang efisiensi anggaran, Gubernur definitif provinsi Papua Barat diminta memperkuat Kabinet Ekonomi.
Hal ini disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) provinsi Papua Barat, Ferry Auparay kepada media ini, Senin (23/02/2025).
Menurutnya, kebijakan nasional yang diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 sebagai tindak lanjut Interuksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025, bukan alasan untuk menghambat pembangunan ekonomi daerah.
Meski, kata Auparay, menyebabkan terjadinya pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 provinsi Papua Barat kurang lebih Rp 232 miliar dari total pagu sebanyak Rp 3,57 triliun.
“Tapi kebijakan ini, seharusnya menjadi momen penting bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk berpikir Mandiri. Tidak lagi berharap atau bergantung kepada transfer pemerintah pusat,”ujar Auparay.
Oleh sebab itu, sebagai anggota DPR provinsi Papua Barat menyarankan, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat (Wagub) definitif yakni Dominggus Mandacan dan Mohhamad Lakotani agar lebih fokus memperkuat Kabinet Ekonomi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang memiliki potensi mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD).
Diantaranya seperti Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Kebudayaan dan Parawisata, dan Dinas Kehutanan.
“Gubernur definitif Dominggus Mandacan harus perkuat kabinet-kabinet tersebut, agar bisa meningkatkan PAD. Ini yang disebut dengan Kabinet ekonomi. Jadi, kepala-kepala dinas yang berhubungan dengan kabinet ekonomi ini, harus dijabat oleh orang-orang yang punya spesifikasi dan pengalaman serta paham,”tegas Auparay.
Adanya efisiensi anggaran tersebut, lanjut dia, Pemprov Papua Barat kini membutuhkan kepala OPD atau dinas yang bisa membentu Gubernur mencari anggaran untuk Daerah.
“Tidak lagi kita melantik kepala-kepala dinas yang hanya menunggu pagu anggaran, tapi kepala dinas yang bisa membantu bapak gubernur untuk mencari anggaran,”katanya.
Supaya, kata intelektual asli Papua ini, APBD Tahun 2026-2027 provinsi Papua Barat bisa meningkat menjadi Rp 5 triliun sampaikan dengan Rp 7 triliun.
“Itu bisa kita capai, apabila Bapak Dominggus Mandacan (Gubernur) menempatkan anak-anak asli Papua yang mengerti ekonomi. Jangan kita mengangkat kepala dinas karena dia menjadi tim sukses, tapi menjadi kepala dinas karena punya kompotensi,”pungkasnya [GRW]
