Jakarta, SatukanIndonesia.com – Perlindungan WNI, pekerja migran, hingga isu kudeta militer yang terjadi di Myanmar menjadi agenda pembahasan dalam pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PM Malaysia di Istana Merdeka, Jakarta.
“Tadi saya sudah juga menyampaikan beberapa kepada Perdana Menteri Muhyiddin bahwa setiap saat ada masa-masa kecil atau masa-masa sedang kita bisa langsung telepon jam berapa pun. Jadi Saya kira ini hubungan yang sangat baik dan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Muhyiddin berjalan dengan baik terbuka dan komprehensif,” kata Jokowi dalam jumpa pers bersama Muhyiddin yang disiarkan kanal YouTube Setpres, Jumat (5/2/2021).
Jokowi mengapresiasi atas kerja sama Pemerintah Malaysia dalam perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia, terutama semasa pandemi COVID-19. Jokowi mengatakan, dalam pertemuan itu, dia juga menekankan pentingnya pembuatan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) baru terkait perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI).
“Saya menyampaikan apresiasi penghargaan atas kerjasama perlindungan WNI di Malaysia terutama selama pandemi dan saya kembali menitipkan WNI di Malaysia kepada pemerintah Malaysia dan terkait perlindungan pekerja migran Indonesia, saya menekankan pentingnya penyelesaian pembuatan mou-mou baru mengenai penempatan dan perlindungan pekerja domestik Indonesia di Malaysia. Selain itu dua negara juga perlu membangun One Channel system agar masalah penempatan tenaga kerja dapat dilakukan secara lebih baik untuk mencegah terjadinya para pekerja menjadi korban perdagangan manusia,” papar Jokowi.
Isu berikutnya yang dibahas adalah soal sawit. Jokowi mengharapkan komitmen Malaysia untuk ikut melawan diskriminasi terhadap sawit secara bersama-sama. Berikutnya, Jokowi juga menyambut baik Travel Corridor Arrangement antara Indonesia dan Malaysia.
“Mengenai waktu pemberlakuan TCA akan dikomunikasikan Kemudian. saya juga menyampaikan pentingnya Asian segera menyelesaikan ASEAN Travel Corridor Framework dan di masa sulit seperti ini menjadi kepentingan ASEAN untuk terus menunjukkan soliditas,” tuturnya.
Selanjutnya, Jokowi dan Muhyiddin juga membahas isu kawasan ASEAN, utamanya perkembangan di Myanmar. Jokowi mengaku prihatin dengan kondisi politik di Myanmar.
“Kita berharap perbedaan politik itu dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku dan untuk mewujudkan visi komunitas ASEAN penting bagi kita semua untuk terus menghormati prinsip-prinsip piagam ASEAN terutama prinsip Rule of Law, good governance, demokrasi hak asasi manusia dan pemerintahan yang konstitusional,” ungkap Jokowi.
Terakhir, Jokowi dan Muhyiddin juga bertukar pikiran mengenai stabilitas keamanan kawasan. Jokowi mengaku menekankan bahwa stabilitas akan tercipta termasuk di Laut Cina Selatan jika semua negara menghormati hukum internasional.”Sebagai satu keluarga, kita minta 2 menteri luar negeri untuk berbicara dengan chair ASEAN guna menjajaki dilakukannya pertemuan khusus menteri luar negeri ASEAN mengenai perkembangan Myanmar. Tadi secara detil juga kami sudah berbicara dengan Bapak Perdana Menteri mengenai ini dan dalam pertemuan tadi juga kita membahas mengenai isu rohingya dan berharap isu tersebut tetap menjadi perhatian kita,” sambung dia.
“Saya menekankan bahwa stabilitas akan tercipta termasuk di Laut Cina Selatan jika semua negara menghormati hukum internasional terutama UNCLOS 1982,” kata Jokowi. (FA/SI)
