• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
Sri Mulyani: Penerimaan Negara Per 31 Januari 2022 Sebesar Rp156 Triliun

Kemenkeu Blokir Anggaran K/L 2024, Capai Rp 50 Triliun

Februari 13, 2024
Indonesia Ingatkan Amerika Serikat, Rusia, dan China di KTT APEC 2026

Indonesia Ingatkan Amerika Serikat, Rusia, dan China di KTT APEC 2026

November 20, 2026
Di DPR, MenHAM Pigai : 2 Tahun Tak Diajak Rapat Oleh Menko Yusril

Di DPR, MenHAM Pigai : 2 Tahun Tak Diajak Rapat Oleh Menko Yusril

November 20, 2026
ADVERTISEMENT
Obligasi Daerah Alternatif Pembiayaan, Ketua Komisi XI DPR RI : Kepastian Hukum Jadi Perhatian

Obligasi Daerah Alternatif Pembiayaan, Ketua Komisi XI DPR RI : Kepastian Hukum Jadi Perhatian

November 20, 2026
Daerah Terpencil dan Rawan Stunting Jadi Prioritas MBG

Daerah Terpencil dan Rawan Stunting Jadi Prioritas MBG

November 20, 2026
Percepat Pengeboran Redha-1, SKK Migas Bidik 1 Miliar Barel di Papua

Percepat Pengeboran Redha-1, SKK Migas Bidik 1 Miliar Barel di Papua

November 20, 2026
Anduk Bangbek Hadirkan Pelayanan Adminduk Jemput Bola bagi Lansia, Disabilitas, dan ODGJ di Kota Bekasi

Anduk Bangbek Hadirkan Pelayanan Adminduk Jemput Bola bagi Lansia, Disabilitas, dan ODGJ di Kota Bekasi

November 20, 2026
Wakil Wali Kota Harris Bobihoe : PMI Jadi Garda Terdepan Dan Semakin Dicintai Masyarakat

Wakil Wali Kota Harris Bobihoe : PMI Jadi Garda Terdepan Dan Semakin Dicintai Masyarakat

November 20, 2026
Di WJIS 2026 Kota Bekasi Buka Peluang Investasi Para Investor

Di WJIS 2026 Kota Bekasi Buka Peluang Investasi Para Investor

November 20, 2026
Semakin Berkilau, Cabor Tinju Tambah Emas Lagi

Semakin Berkilau, Cabor Tinju Tambah Emas Lagi

November 20, 2026
Unggul 52 Emas dari Kota Bandung, Kontingen Kota Bekasi Kian Dekat Kunci Juara Umum Porprov XV Jawa Barat 2026.

Unggul 52 Emas dari Kota Bandung, Kontingen Kota Bekasi Kian Dekat Kunci Juara Umum Porprov XV Jawa Barat 2026.

November 20, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Jumat, November 20, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Ragam Opini

Kemenkeu Blokir Anggaran K/L 2024, Capai Rp 50 Triliun

[Ragam Opini]

Februari 13, 2024
in News, Ragam Opini
0
0
SHARES
54
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT

Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Kementerian Keuangan kembali melakukan kebijakan penyesuaian anggaran atau automatic adjustment pada tahun anggaran 2024. Total anggaran yang diblokir dari seluruh kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp 50,14 triliun. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak dinamika perekonomian global terhadap perekonomian dalam negeri.

“Sesuai arahan Presiden saat penyerahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 2024,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro lewat keterangan tertulis, sebagaimana dilansir CNBC Indonesia, Senin (12/2/2024).

Dikutip dari surat menteri keuangan tersebut, ketentuan dalam kebijakan automatic adjustment tahun anggaran 2024 bersumber dari dana Rupiah Murni. Lalu, anggaran untuk sejumlah kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan automatic adjustment.

Kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan automatic adjustment di antaranya belanja barang yang dapat diefisienkan, tidak mendesak atau dapat ditunda, diutamakan berasal dari 10 akun belanja barang, yaitu honor (521115 dan 521213), perjalanan dinas (524111, 524113, 524211, dan 524219), paket meeting (524114 dan 524119), belanja barang operasional lainnya (521119), dan belanja barang non operasional lainnya (521219).

Selain itu, belanja modal yang dapat diefisienkan, tidak mendesak atau dapat ditunda; hingga kegiatan yang saat ini diblokir seperti termuat dalam catatan halaman IV A DIPA dan diperkirakan tidak dapat dipenuhi dokumen pendukungnya sampai dengan akhir Semester I tahun anggaran 2024.

Adapun anggaran yang dikecualikan pada kebijakan Automatic Adjustment di antaranya belanja bantuan sosial yang meliputi: Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan, dan Kartu Sembako; Belanja terkait tahapan Pemilu; Belanja terkait IKN; Belanja untuk pembayaran Kontrak Tahun Jamak; Belanja untuk pembayaran ketersediaan layanan (Availability Payment/AP); Belanja untuk Daerah Otonomi Baru (4 Provinsi) / Kementerian/Lembaga Baru; dan Belanja untuk mendukung peningkatan produksi beras dan jagung.

ADVERTISEMENT

Mekanisme pelaksanaan Automatic Adjustment Belanja K/L tahun anggaran 2024 terbagi dua, pertama K/L mengusulkan Kegiatan/KRO/RO/akun yang akan diblokir pada catatan halaman IV A DIPA sesuai dengan besaran Automatic Adjustment masing-masing K/L sebagaimana terlampir dan ditandai dengan memilih kode 9 pada aplikasi SAKTI.

Kedua, dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Surat usulan revisi Automatic Adjusment disampaikan kepada Dirjen Anggaran paling lambat pada tanggal 26 Januari 2024.

Apabila terdapat kebutuhan yang prioritas, maka K/L dapat mengajukan usul relaksasi Automatic Adjustment pada Semester II tahun 2024 melalui mekanisme revisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

“Seluruh proses dalam rangka Automatic Adjustment belanja Kementerian/Lembaga TA 2024 agar dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN),” dikutip dari surat menteri keuangan yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu. (***)

 

Komentar Facebook

Tags: Anggaran Kementerian dan LembagaKemenkeuKemenkeu blokir anggaran K/L
ShareTweetSend

Related Posts

Anggota Komisi IV DPR Desak Kemenkeu Cairkan Anggaran Darurat Rp290 Miliar untuk Karhutla

Anggota Komisi IV DPR Desak Kemenkeu Cairkan Anggaran Darurat Rp290 Miliar untuk Karhutla

Agustus 24, 2026
Komisi II DPRD Kota Batam Datangi Kemenkeu, Soroti Anjloknya DBH PPh 21 dan Persoalan NITKU di Coretax

Komisi II DPRD Kota Batam Datangi Kemenkeu, Soroti Anjloknya DBH PPh 21 dan Persoalan NITKU di Coretax

Juni 19, 2026
Menkeu Purbaya Siapkan Rp 2 Triliun per Hari untuk Stabilkan Nilai Rupiah

Menkeu Purbaya Siapkan Rp 2 Triliun per Hari untuk Stabilkan Nilai Rupiah

Mei 19, 2026

Ada OPD di Pemprov Papua Barat Belum Selesaikan Pertanggungjawaban Dana Otsus

Juli 15, 2025

Kemenkeu RI Ultimatum Pemerintah Papua Barat Soal Dana Otsus dan DTI

Juli 12, 2025
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?