Jakarta, SatukanIndonesia.Com -Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia berperan penting dalam penurunan emisi gas rumah kaca.
Apalagi, Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat melimpah yaitu sekitar 3.000 giga watt (GW), di mana potensi panas bumi mencapai 24 GW.
Hal tersebut disampaikan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, melalui keterangan tertulisnya, di acara the 8th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition, seperti dilansir laman Kementerian ESDM, Rabu (14/9/2022).
“Pada COP26 2021, Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan penurunan emisi gas rumah kaca yang dipertegas bahwa Indonesia akan mencapai Net Zero Emission atau Nol Emisi Karbon pada 2060 atau lebih cepat,” demikian dikatakan Menteri Arifin.
COP26 adalah Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2021.
Arifin mengungkapkan, selama 5 tahun terakhir, lembangkit EBT terus mengalami peningkatan, saat ini kapasitas pembangkit EBT sebesar 12 GW, dan panas bumi menyumbang sekitar 2,2 GW.
“Potensi EBT akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mempercepat transisi energi. Pada tahun 2060 kapasitas pembangkit EBT ditargetkan sebesar 700 GW yang berasal dari solar, hidro, bayu, bioenergi, laut, panas bumi, termasuk hidrogen dan nuklir,” jelas Arifin.
Arifin menuturkan, untuk mempercepat pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi, Pemerintah memberlakukan kembali tarif uap panas bumi dan mengusulkan kemudahan proses perizinan penggunaan lahan di hutan konservasi.
“Saat ini di Indonesia terdapat 2 skema pembiayaan pengembangan panas bumi, yaitu Geothermal Energy Upstream Development Project dan Geothermal Resource Risk Mitigation yang merupakan kerja sama dengan Kementerian Keuangan, PT SMI, dan Bank Dunia,” kata Arifin.
Senada dengan Menteri ESDM, Presiden Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Prijandaru Effendi mengatakan, panas bumi dapat menjadi sumber energi alternatif yang bersih dan dapat dijadikan sebagai sumber energi transisi.
“Panas bumi adalah sumber energi bersih, andal dan berkelanjutan yang jika dikembangkan dan dikelola dengan baik dapat menjadi salah satu solusi penting dalam transisi energi nasional guna mendukung ketahanan energi dimasa mendatang,” ujar Prijandaru.
“API akan terus menyuarakan energi panas bumi sebagai sumber energi utama dalam menjamin keberlanjutan pembangunan nasional demi terwujudnya kemandirian energi nasional serta sekaligus berkontribusi pada komitmen kita di konvensi Paris agreement yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016,” lanjut Prijandaru.
Prijandaru menegaskan, API berkomitmen untuk meningkatkan pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi sebagai mana yang sudah tercatat dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yakni sebesar 7,2 GW pada tahun 2025 dan tahun 2030 sebesar 10 GW dan 17 GW di tahun 2050.(***)
