MANOKWARI, SatukanIndonesia.com – Benny Wenda, salah satu pejuang pembebasan Papua Barat yang mengklaim diri sebagai Presiden sementara Gerakan United Liberation Movement West Papua (ULMWP) menolak dialog apapun dengan Pemerintah Indonesia kecuali kemerdekaan ada di Mej.
Menurutnya, dialog dengan Pemerintah Republik ndonesia bukanlah jawaban untuk Papua Barat.
“Kami adalah negara yang dijajah, bukan provinsi di Indonesia. Kami tidak akan menjadi Aceh lain,”kata Benny Wenda melalui siaran pers yang diterima media ini atau seperti yang dlansir pina.com.fj, Minggu (09/02/2025).
Pernyataan Wenda datang sebagai tanggapan atas usulan ‘amnesti’ Indonesia, untuk tahanan politik Papua Barat, tawaran yang dibuat oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang masuk.
Pemimpin ULMWP menolak proposal itu sebagai ‘aksi murah untuk media internasional.”
“Amnesty adalah kontradiksi dalam istilah jika hak kita untuk menentukan nasib sendiri dan ekspresi politik tetap ilegal,”kata Wenda.
“Tawaran Prabowo hanyalah upaya lain untuk menyembunyikan genosida yang sedang berlangsung dan Ecocide yang dilakukan Negara Indonesia terhadap rakyat saya.”
Menurut Wenda, ULMWP tidak akan terlibat dalam proses dialog independen yang mengecualikan penentuan nasib sendiri.
Dia menunjuk petisi rakyat Papua Barat 2017 – ditandatangani oleh lebih dari 1,8 juta orang, mewakili lebih dari 70 persen penduduk asli – sebagai bukti bahwa Papuan Barat berbicara dengan satu suara.
“Satu-satunya solusi jangka panjang adalah bagi kami untuk diizinkan tindakan penentuan nasib sendiri yang tulus melalui pemungutan suara yang diawasi secara internasional,” katanya.
ULMWP juga memegang mandat baru dari Kongres Papua Barat 2023, dihadiri oleh lebih dari 5.000 perwakilan dari ketujuh wilayah Papua Barat.
Wenda bersikeras, setiap upaya dialog di luar mediasi PBB merusak kehendak rakyat.
“Forum yang benar untuk dialog dengan Indonesia ada di lantai Perserikatan Bangsa -Bangsa. Karena masalah kita lahir di PBB, itu harus diselesaikan di PBB, ”tegasnya.
Wenda juga menjelaskan, ULMWP tidak memperjuangkan perwakilan Papua yang lebih besar di parlemen Indonesia atau peningkatan tata kelola di bawah pemerintahan Jakarta. ULMWP adalah pemerintah yang terpilih dalam menunggu, bukan LSM.
“Kami tidak berjuang untuk Indonesia untuk meningkatkan proses demokrasi mereka di Papua Barat, untuk mengelola tanah kami dengan lebih baik, atau untuk lebih banyak perwakilan Papua di Dewan Perwakilan Rakyat,”aku Benny Wenda.
Dialog internal, kata Wenda, tanpa mediasi internasional atau penentuan nasib sendiri di atas meja, memiliki efek menjadikan Papua Barat sebagai masalah internal bagi pemerintah Indonesia.
“Sekali lagi, Papua Barat bukanlah masalah hal internal. Satu -satunya deskripsi yang benar tentang situasi kita adalah penjajahan. Satu-satunya jawaban untuk kolonisasi adalah Merdeka,”pungkasnya. [GRW]
