Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi informasi bahwa mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo (RAT) memanipulasi item transaksi jual beli rumah. Manipulasi transaksi jual beli tersebut diduga untuk menghindari kecurigaan aparat penegak hukum.
Dugaan manipulasi transaksi jual beli rumah tersebut kemudian didalami penyidik lewat satu orang saksi pada Selasa, 2 Mei 2023. Saksi tersebut yakni pihak swasta, Hirawati. Hirawati diduga mengetahui proses jual beli rumah yang disamarkan oleh Rafael Alun Trisambodo.
“Hirawati (swasta), saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya transaksi jual beli rumah yang disamarkan oleh tersangka RAT dengan memanipulasi beberapa item transaksinya,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, sebagaimana dilansir okezone.com, Rabu (3/5/2023).
Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo (RAT) sebagai tersangka penerimaan gratifikasi terkait pemeriksaan perpajakan di DJP. Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar 90 ribu Dollar Amerika Serikat atau setara Rp1,34 miliar.
Rafael Alun menerima uang sebesar Rp1,34 miliar tersebut selama bertugas di DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Gratifikasi tersebut diduga berkaitan dengan pemeriksaan perpajakan pada Ditjen Pajak Kemenkeu.
Rafael diduga menerima gratifikasi melalui perusahan jasa konsultansi perpajakan miliknya yakni, PT Artha Mega Ekadhana (PT AME). Ia disebut aktif menawarkan perusahaannya kepada wajib pajak yang mempunyai masalah perpajakan.
Atas perbuatannya, Rafael disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.
Sejauh ini, KPK belum menjerat Rafael Alun sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tapi, KPK membuka peluang untuk menjerat Rafael sebagai tersangka pencucian uang jika ditemukan bukti permulaan yang cukup.(***)
