Jakarta, SatukanIndonesia.Com -Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di salah satu apartemen di Jakarta. Hal ini untuk melakukan upaya paksa penggeledahan terhadap mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming.
“Benar, hari ini (25/7) tim penyidik melakukan penggeledahan di salah satu apartemen di Jakarta dalam rangka jemput paksa tersangka dugaan korupsi izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu Kalimantan Selatan,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri di Jakarta, Senin (25/7).
Ali mengutarakan, pihaknya telah berkirim surat panggilan kedua kepada pihak Mardani Maming untuk hadir panggilan pemeriksaan pada Kamis (21/7). Namun, Maming tidak hadir.
Juru bicara KPK bidang penindakan ini menegaskan, tidak ada dasar hukum yang menyatakan bahwa praperadilan dapat menghentikan proses penyidikan yang sedang KPK lakukan ini. Menurut Ali, proses praperadilan hanya untuk menguji syarat formil keabsahan, bukan untuk menguji substansi penyidikan dan tentu menghargai proses dimaksud.
“KPK juga telah hadir serta menjelaskan jawaban disertai bukti dan ahli di depan hakim praperadilan. KPK pastikan dalam setiap penyelesaian perkara yang ditanganinya tetap patuh pada ketentuan dan proses hukum yang berlaku,” tegas Ali.
Terpisah pengacara Mardani H. Maming, Denny Indrayana menyatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan terkait keinginan KPK yang ingin melakukan jemput paksa terhadap kliennya.
“Terkait informasi upaya paksa atau jemput paksa KPK yang ditanyakan saya menanggapi bahwa kami akan mengecek apakah benar demikian, tentu kita akan hormati proses yang berjalan sesuai hukum acara yang ada,” ucap Denny.
Denny mengungkapkam, pihaknya sejak awal sudah mengirimkan surat untuk menunda pemeriksaan terhadap kliennya, Mardani H. Maming. Terlebih putusan praperadilan tidak lama lagi akan dibacakan.
“Bahwasanya kami mengirimkan surat untuk menunda pemeriksaan hingga ada putusan praperadilan. Karena memaang putusan akan diterbitkan lusa, sehingga kami sarankan kita sama-sama tunggu hingga putusan tersebut untuk menghindari komplikasi hukum, misal kalau kami menang praperadilan tidak diperlukan adanya pemeriksaan demikian tanggapan kami,” pungkas mantan Wakil Kementerian Hukum dan HAM (Wamenkumham) ini.(***)
