• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
ICW Duga Revisi UU KPK Sarat Kepentingan

KPK Kehilangan Momentum jika Penyadapan atas Izin Dewan Pengawas

September 16, 2019
MPR For Papua Tegaskan Enam Agenda Serius untuk Wakil Presiden Mendatang

MPR For Papua Tegaskan Enam Agenda Serius untuk Wakil Presiden Mendatang

November 23, 2026
Diharapkan Wakil Presiden Baru Lebih Progresif Terkait Percepatan Pembangunan Otsus Papua

Diharapkan Wakil Presiden Baru Lebih Progresif Terkait Percepatan Pembangunan Otsus Papua

November 23, 2026
ADVERTISEMENT
BGN Sebut Seluruh SPPG yang Beroperasi Telah Mengantongi Sertifikat SLHS

BGN Sebut Seluruh SPPG yang Beroperasi Telah Mengantongi Sertifikat SLHS

November 22, 2026
Setelah 25 Tahun, Indonesia Kembali Terpilih sebagai Anggota Dewan ICAO

Setelah 25 Tahun, Indonesia Kembali Terpilih sebagai Anggota Dewan ICAO

November 22, 2026
Nama Dasco Masuk Bursa Cawapres, Pengamat Ingatkan Bahaya Kampanye Hitam dan Fitnah

Nama Dasco Masuk Bursa Cawapres, Pengamat Ingatkan Bahaya Kampanye Hitam dan Fitnah

November 22, 2026
Presiden Indonesia dan Presiden Rusia Bicara Empat Mata

Presiden Indonesia dan Presiden Rusia Bicara Empat Mata

November 22, 2026
Pansus DPRD Targetkan Finalisasi Ranperda Penataan Kampung Tua Pekan Depan

Pansus DPRD Targetkan Finalisasi Ranperda Penataan Kampung Tua Pekan Depan

November 22, 2026
Porprov XV Jabar 2026 Berakhir, Kota Bekasi Raih Juara Umum

Porprov XV Jabar 2026 Berakhir, Kota Bekasi Raih Juara Umum

November 22, 2026
Indonesia Bidik Permintaan Tinggi Pasar Karbon Global

Indonesia Bidik Permintaan Tinggi Pasar Karbon Global

November 22, 2026
Indonesia-Uni Eropa Sepakati CEPA

Indonesia-Uni Eropa Sepakati CEPA

November 22, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Senin, November 23, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Hukum

KPK Kehilangan Momentum jika Penyadapan atas Izin Dewan Pengawas

September 16, 2019
in Hukum
0
0
SHARES
121
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT
Warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menabur bunga di kantor KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Aksi tersebut sebagai wujud rasa berduka terhadap dugaan pelemahan KPK dengan terpilihnya pimpinan KPK yang baru serta revisi UU KPK.

Jakarta, SatukanIndonesia.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai izin penyadapan atas seizin Dewan Pengawas KPK memiliki konsekuensi kehilangan momentum menangkap pelaku terduga suap.

Pembentukan Dewan Pengawas muncul dalam revisi UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas usulan inisiatif badan legislatif DPR untuk kemudian akan dibahas bersama pemerintah.

Aktivis ICW Kurnia Ramadhana mengatakan pembentukan Dewan Pengawas yang diusulkan DPR dan Presiden hanya berubah dari sisi mekanisme pemilihan. Eksistensi dan fungsinya akan tetap sama yaitu menjadi perangkat birokratis izin penyadapan KPK.

“Konsekuensinya, penyadapan KPK prosesnya lambat, dan bisa jadi akan kehilangan momentum untuk menangkap pelaku suap. Penyadapan KPK bisa batal dilakukan jika DP tidak memberikan izin,” kata Kurnia, Sabtu (14/9/2019).

Presiden Jokowi pada konferensi pers kemarin menyetujui sebagian draf RUU KPK salah satunya adalah pembentukan Dewan Pengawas. Menurut Jokowi, lembaga manapun di Indonesia termasuk yang bersifat independen, memiliki Dewan Pengawas.

Jika terbentuk, lembaga antikorupsi KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya akan diawasi oleh Dewan Pengawas KPK yang berjumlah lima orang dan dibantu oleh organ pelaksana pengawas.

Rencana pembentukan ini menjadi polemik sebab nantinya prosedur penyadapan juga harus melalui persetujuan dewan pengawas dengan izin tertulis dari pimpinan KPK.

Dalam RUU itu, Dewan Pengawas nantinya dapat memberikan izin atau tidak atas penyadapan tersebut paling lama 1×24 jam. Penyadapan juga diatur dengan waktu paling lama tiga bulan sejak izin tertulis diterbitkan.

Kurnia mengatakan dengan pola izin seperti ini, maka diperkirakan penegakan hukum KPK ke depan akan turun drastis.

“Putusan MK mengatakan bahwa penyadapan berpotensi melanggar privasi individu, oleh karena itu semua wewenang penyadapan, bukan hanya KPK perlu diatur oleh UU khusus,” kata Kurnia melanjutkan.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana.

KPK adalah lembaga negara independen

Di sisi lain, lanjut dia, argumentasi yang dibangun oleh DPR selama ini pun mudah untuk dibantah. Menurut Kurnia, legislatif kerap menganalogikan jika KPK secara kelembagaan saat melaksanakan tugas dan kewenangan dinilai tanpa adanya pengawasan yang jelas.

Padahal, menurutnya, KPK adalah lembaga negara independen, di mana sistem pengawasannya sudah berjalan dengan hadirnya kedeputian Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

“Lembaga negara independen pada belahan dunia manapun tidak mengenal adanya organ khusus pengawasan,” tegas Kurnia.

Tak hanya itu, di sektor penindakan, KPK juga diawasi oleh institusi kekuasaan kehakiman atau praperadilan. Sedangkan pengawasan pada perkara pokok, KPK juga telah diawasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, Jokowi setuju dengan adanya Dewan Pengawas KPK mengingat semua lembaga negara seperti Presiden, Mahkamah Agung, dan DPR bekerja saling mengawasi.

Selain itu, Jokowi juga menekankan bahwa adanya sistem pengawasan dibutuhkan untuk meminimalkan potensi penyalahgunakan kewenangan.

“Dewan Pengawas saya kira wajar dalam proses tata kelola yang baik,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Namun demikian, Jokowi memberi catatan bahwa nantinya anggota Dewan Pengawas ini harus berasal dari tokoh masyarakat, akademisi atau pegiat anti-korupsi. Jokowi tak ingin berasal dari politisi, birokrat atau aparat penegak hukum aktif.

“Pengangkatan oleh Presiden dan dijaring oleh panitia seleksi, saya ingin memastikan transisi waktu yang baik agar KPK tetap menjalankan kewenangannya sebelum ada keberadaan Dewan Pengawas,” kata Jokowi.(*)

ADVERTISEMENT

Komentar Facebook

Tags: Anti KorupsiDewan Pengawas KPKICWKPKRevisi UU KPK
ShareTweetSend

Related Posts

Cegah Risiko Hukum dalam Keputusan Bisnis, KPK Perkuat Tata Kelola BUMD DKI Jakarta

Cegah Risiko Hukum dalam Keputusan Bisnis, KPK Perkuat Tata Kelola BUMD DKI Jakarta

November 16, 2026
KPK Periksa Nusron Wahid Usai Hadir Tanpa Jadwal Pemeriksaan

KPK Periksa Nusron Wahid Usai Hadir Tanpa Jadwal Pemeriksaan

November 5, 2026
Bupati Sorsel Mangkir dari Panggilan KPK

Bupati Sorsel Mangkir dari Panggilan KPK

Oktober 30, 2026

KPK Jajaki Kerja Sama Antikorupsi dengan Rusia, Bahas Penelusuran dan Pemulihan Aset

Oktober 30, 2026

KPK Perkuat Kerja Sama dengan Nigeria, Berantas Korupsi dan Kejahatan Lintas Negara

Oktober 25, 2026
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?