Jakarta, SatukanIndonesia.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebut akan memberhentikan 57 pegawai yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada 1 Oktober 2021. Pihaknya akan menjelaskan kepada publik terkait nasib 57 pegawai KPK yang nonaktif, bahkan, Surat Keputusan (SK) pemberhentian disebut sudah ditandatangani.
Adapun, sejumlah pegawai itu nonaktif setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai bagian dari alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Namun, Firli tidak memastikan kapan lembaga antirasuah itu akan menjelaskan isu pemberhentian pegawai nonaktif tersebut. Ia mengatakan, pihaknya sedang sibuk menyiapkan pelantikan untuk 18 pegawai yang lulus dalam pelatihan dan pendidikan bela negara untuk menjadi ASN.
Baca Juga: Soal Kepemilikan, Sentul City Klaim Dapat SHGB Rumah Rocky Gerung Sejak 1994
Ia mengatakan, pihaknya sedang sibuk menyiapkan pelantikan untuk 18 pegawai yang lulus dalam pelatihan dan pendidikan bela negara untuk menjadi ASN.
“Kita lantik dan ambil sumpah yang 18 pegawai dulu ya,” ucap Firli. Sebelumnya, beredar pesan bahwa KPK akan memecat pegawai yang tidak lolos TWK per 1 Oktober 2021. Dalam pesan itu, dijelaskan bahwa surat keputusan terkait pemberhentian pegawai KPK itu bahkan sudah ditandatangani.
“SK (Surat Keputusan) Pemberhentian kita sudah ditandatangani dengan TMT (Terhitung Mulai Tanggal) 1 Oktober 2021,” bunyi pesan yang diterima awak media, Rabu 15/9/2021.
Selain itu, dalam pesan tersebut juga disebutkan bahwa proses penyusunan surat keputusan yang biasanya dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan oleh biro hukum.
“Proses penyusunan SK dilaksanakan oleh Biro Hukum, yang mana biasanya dilakukan oleh Biro SDM. Baru penomorannya dilalukan oleh Plh Kabag Yanpeg,” lanjut pesan tersebut. Sebelumnya juga, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menegaskan bahwa TWK tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Baca Juga: KPK Temukan LHKPN 52 Pejabat Tidak Akurat
Oleh karena itu, pegawai yang tak lulus TWK dianggap tak memenuhi syarat menjadi PNS di KPK.
Seperti diketahui, MA menolak permohonan uji materi Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 yang diajukan oleh pegawai KPK. Perkom ini menjadi dasar pelaksanaan TWK sebagai bagian dari alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Sementara itu, MK menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK terkait pasal peralihan status pegawai. (Nal/SI)
