JAYAPURA, SatukanIndonesia.com – Kondisi warga sipil yang mengungsi ke hutan di Distrik Oksop, kabupaten Pegunungan Bintang, provinsi Papua Pegunungan mengenaskan.
Bahkan warga lima kampung di distrik di Oksop yang mengungsi terkesan kehilangan para pemimpinnya, sehingga perlu segera dibentuk tim gabungan menangani masalah itu.
“Saat ini yang terlihat adalah saling tuding informasi apakah hoaks atau valid terkait persoalan pengungsi di Oksop. Saya mengusulkan dibentuk tim gabungan yang melibatkan unsur pemerintah, TNI-Polri, Komnas HAM, pihak gereja, LSM, pegiat HAM, dan kalangan media,”ujar Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem melalui siaran pers yang diterima media ini, Jumat (24/01/2025).
Theo mengatakan, saat ini para pengungsi dari lima kampung di Oksop merasa kehilangan pemimpinnya. Pemerintah daerah tidak serius menangani warganya yang mengungsi.
Lanjut Thoe, Pemkab Pegunungan Bintang serius menangani karena karena mereka juga warga negara. Begitu pula negara juga wajib memperhatikan, dan melindungi warga negara yang mengalami penderitaan.
“Warga sipil di Oksop tidak bisa dipandang sebagai kelompok Organisasi Papua Merdeka, (OPM) atau separatis, sehingga mereka tidak dibantu. Para pengungsi itu adalah warga sipil yang tinggal dan menetap di lima kampung di Oksop yang punya hak menerima perlindungan dan perhatian negara,”kata Theo.
Warga sipil yang mengungsi perlu dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya, termasuk makan dan minum, rasa nyaman, pelayanan kesehatan. Mereka juga harus hidup bebas, nyaman, dan aman dari ancaman apapun.
“Saya yakin dan percaya, masyarakat lima kampung itu sungguh merasa kehilangan pemimpin di daerah. Sejak mengungsi hingga sampai saat ini, tak ada pemimpin yang mengunjungi dan melihat kondisi mereka di pengungsian, termasuk masalah makan minum dan kesehatannya,”ujar Theo.
Theo menuding, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan dan Majelis Rakyat Papua Pegunungan tidak bisa melihat dengan kacamata terang terhadap persoalan warganya, sehingga tak ada yang peduli mengurus mereka.
Pemprov dan MRP Papua Pegunungan gagal memperhatikan warganya yang tengah mengungsi, bisa saja karena Oksop dianggap daerah konflik sehingga perlu dibentuk tim independen melakukan investigasi.
“Tim itu harus melakukan pemantauan langsung di tempat pengungsian, agar melihat langsung kondisi warga. Kehadiran tim ini penting guna membuktikan informasi yang simpang siur. Apakah benar ada pengungsian atau tidak,”ujar Theo.
Menurut Theo, keberadaan tim itu penting sehingga tidak muncul saling tuding di media dan perlu sikap dewasa semua pihak. Pihak-pihak terkait tidak perlu ibarat bangun memagari diri di tengah penderitaan berbulan-bulan yang dialami masyarakat Oksop.
“Sebagai warga negara siapa saja atau pihak manapun punya hak mengeluarkan pendapat di muka umum melalui media. Masing-masing pihak tentu melihat kenyataan yang sedang dialami masyarakat Oksop sebagai bagian warga negara,”imbuhnya.
Menurutnya, setelah tim menunaikan tugasnya, hasilnya disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). Langkah ini penting agar pemerintah pusat tahu kondisi sebenarnya.
“Tim ini difasilitasi oleh pemerintah. Tim ini bisa langsung bertemu warga pengungsi, bicara dari hati ke hati apa yang mereka hadapi dan inginkan. Keinginan dan harapan itu yang jadi rekomendasi kepada pemerintah untuk diambil jalan keluar atau solusi,”tukasnya. [GRW]
